PERGUNU DESAK PEMERINTAH TAMBAH KUOTA UNTUK GURU MADRASAH

JAKARTA – Sejak digulirkannya kebijakan pengangkatan guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2020, hingga kini belum ada titik terang langkah teknis, khususnya untuk guru madrasah. Kebijakan awal kuota guru agama di bawah binaan Kementerian Agama, baik di sekolah dan madrasah hanya 9.464 orang dari 1 juta kuota yang direncanakan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), Aris Adi Leksono, mendesak agar pemerintah bersikap adil dalam memberikan kuota PPPK tersebut, terutama untuk guru madrasah. Guru madrasah juga harus diperhatikan, karena selama ini mereka memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia.

“PERGUNU menyerukan pemerintah, dalam hal ini Menpan RB, Kemendikbud, dan lainnya harus memperhatikan guru madrasah, yang status honorer untuk diberikan afirmasi kuota yang lebih. Kalau awalnya cuma 9 ribuan, mestinya ratusan ribu. Kuota itu jauh dari jumlah kuota nasional. Guru madrasah juga berjasa, mereka tahunan mengabdi tanpa pamrih, di pelosok desa, di pedalaman, bagaimana mungkin kuota PPPK untuk mereka tidak sampai 1 persen dari kuota nasional,” terang Aris.

Lebih lanjut Aris menggambarkan bahwa jumlah guru madrasah saat ini kurang lebih 700 ribu, dari angka itu, 580 ribu lebih berstatus non PNS. Belum lagi jumlah guru agama honorer di sekolah, yang jumlahnya juga banyak. Maka sudah seharusnya pemerintah memberikan kesempatan lebih untuk guru agama di madrasah dan sekolah untuk mengikuti formasi PPPK.

“Wajib pemerintah menambah kuota PPPK untuk guru madrasah, jumlahnya honorernya lebih dari 80 %. Kebangetan, dari 580 ribuan guru agama honorer madrasah hanya diberi kuota tidak sampai 1 persen. Belum guru agama di sekolah,” tegas Aris.

Selanjutnya Aris menggarisbawahi bahwa madrasah dengan guru agama di dalamnya adalah peletak ciri khas pendidikan di Indonesia sejak masa pendidikan kolonial. Keberadaannya terbukti mampu mewujudkan generasi bangsa yang tergambar dalam tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menanggapi hal tersebut, Korwil IV (Bali Nusra) PP PERGUNU, Lewa Karma, sepakat dan berharap usulan PP PERGUNU. Sebab, kebutuhan guru madrasah, termasuk PAI di sekolah, masih menjadi primadona para anak bangsa. “Guru madrasah harus dilihat secara berkeadilan oleh pemerintah. Dan kekurangan GPAI di sekolah juga harus menjadi konsen penambahan kuota PPPK. Alangkah bijaksananya bila pemerintah mendengar masukan PERGUNU yang sekaligus mewakili aspirasi para guru, khususnya kami yang wilayah minoritas di Bali,” kata Lewa. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *