KOMNAS HAJI DAN UMRAH HARAP DIRJEN HAJI SEGERA DIISI PEJABAT DEFINITIF

JAKARTA – Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, berharap jabatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama yang kosong agar segera diisi pejabat definitif. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) ditinggal Nizar Ali karena telah menempati pos baru, dilantik menjadi Sekterais Jenderal (Sekjen) Kementrian Agama. Dengan demikian jabatan Dirjen PHU sedang lowong.


Mustolih Siradj berharap jabatan yang ditanggal Nizar Ali tersebut jangan terlalu lama kosong, sebab urusan haji dan umrah merupakan persoalan vital yang harus ditangani oleh pejabat definitif secara terus menerus dan berkesinambungan. Meski musim haji masih jauh, akan tetapi pekerjaan yang terkait Haji harus terus dilakukan menyangkut berbagai aspek penting, baik di dalam maupun di luar negeri.
Begitu pula dengan sektor umrah, sekarang ini perlu mendapatkan perhatian sangat serius. Terlebih saat ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah memberikan sinyal kuat, umrah untuk jemaah luar negara kaya minyak itu akan dibuka pada awal November.


“Agenda ini butuh penanganan, terlebih di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang. Karena pada saat yang sama ada kurang lebih 36 ribuan calon jemaah umrah yang telah membayar lunas biaya dan berharap segera diberangkatkan,” ujarnya.


Dosen Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini juga menekankan, agar calon Dirjen PHU mendatang adalah sosok yang mumpuni yang memahami betul kompleksitas dan kerumitan persoalan, sehingga mampu memberikan solusi terbaik dan terobosan-terobosan segar, jangan sampai diisi oleh petualang jabatan yang hanya mengincar kedudukan tetapi minim visi dan konsep tentang haji dan umrah.


Lebih spesifik, Komnas Haji menginginkan sosok Dirjen PHU yang baru nanti berasal dari lingkungan internal Kementerian Agama. Sebab pengalaman berbicara, Dirjen yang berasal dari luar Kemenag menimbulkan disharmoni dan hambatan koordinasi karena tidak memahami kultur dan psikologis di lapangan Banteng.


Satu syarat yang sangat urgen lagi, kata dia, Dirjen PHU nanti harus bebas dari pemahaman dan afiliasi terhadap gerakan radikal. Karena saat ini pemerintah sedang giat-giatnya menekan gerakan-gerakan radikal keagamaan. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *