MUSIM UMRAH DIMULAI, REPUTASI PENANGANAN COVID-19 PEMERINTAH INDONESIA DIUJI

Oleh Mustolih Siradj


PEMERINTAH Arab Saudi akhirnya merilis secara resmi rencana pelaksanaan ibadah umrah dimulai awal Oktober mendatang dengan cara bertahap dan terbatas yang diikuti khusus untuk calon jemaah domestik dan juga warga negara asing (ekspatriat) yang telah berada di negara tersebut dengan menggunakan protokol kesehatan dan pengawasan yang sangat ketat agar tidak menjadi kluster penyebaran virus Covid-19. Langkah ini tampaknya tidak lepas dari keberhasilan negara kaya minyak ini yang berhasil menyelenggarakan haji terbatas tanpa kasus Covid-19.

Mustolih Siradj


Nantinya manakala tahapan umrah tersebut berjalan lancar, maka langkah berikutnya penyelenggaraan ibadah umrah akan dibuka untuk negara-negara luar. Tentu pertanyaan yang segera akan muncul adalah bagaimana dengan nasib jemaah umrah asal Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia? Apakah akan dapat izin pemerintah Saudi?


Tentu saja negara Arab Saudi sebagai tuan rumah akan sangat selektif dan tidak akan sembarangan memberi izin kepada negara mana saja yang akan dibolehkan memasuki negara tersebut karena akan menimbulkan risiko dan ancaman besar bagi kesehatan warganya. Negara-negara yang memiliki kasus Covid-19 masih tinggi tentu warganya akan sulit lolos mendapat izin umrah.


Di sinilah penanganan Covid-19 di Indonesia secara objektif akan diuji dan dipertaruhkan di hadapan negara lain. Sebab, sampai saat ini pandemi Covid-19 di tanah air masih belum kunjung turun, trennya dari hari ke hari terus menerus naik meskipun kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih terus diterapkan.


Di khawatirkan dengan situasi semacam ini, bila nanti sampai bulan November tidak ada penurunan kasus Covid-19 Indonesia akan dimasukkan dalam daftar negara yang tidak diperbolehkan memasuki atau mengirimkan jemaah umrah. Sebagaimana saat ini ada banyak negara menolak kedatanganan WNI ke negara-negara tersebut.


Tentu saja hal itu tidak kita inginkan. Apalagi ada 34 ribu calon jemaah umrah asal Indonesia yang harus diprioritaskan karena sebelumnya gagal berangkat pada medio Pembruari- Mei lalu di masa awal pendemi Covid-19 menghantam negara-negara di seluruh dunia.


Karenanya pulik berharap Satuan Tugas Covid-19, pemerintah daerah dan seluruh komponen bangsa harus bekerja keras dan disiplin menerapkan protokol kesehatan agar pendemi ini cepat berlalu. Sehingga calon jemaah umrah yang ingin beribadah dan berkunjung ke rumah Allah (baitullah) diberikan izin masuk ke tanah suci dan bisa berjalan sesuai harapan. (*)

  • Mustolih Siradj adalah Ketua Komnas Haji dan Umrah/Dosen Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *