MERDEKA BELAJAR, POP, DAN ‘KARTU MERAH’ UNTUK NADIEM MAKARIM

DISKUSI webinar yang diisi oleh Ketua PP LP Maarif NU, KH. Arifin Junaidi, Achmad Zuhri (Wakil Sekretaris Umum PP PERGUNU), M. Ramli (Ketua IGI Pusat) dan Satriwan Salim (Wasekjend FSGI) pada Sabtu, 25 Juli 2020, pukul 13.00-15.30 mengungkap persoalan dunia pendidikan Indonesia. Khususnya terkait polemik Medeka Belajar dan POP (Program Organisasi Penggerak).

Banyak persoalan pendidikan di arus bawah yang menjadi tantangan Mendikbud Nadiem Makarim tidak dapat diselesaikan dengan baik. Simpang siur kebijakan bahkan statement Mendikbud yang kerap membuat masyarakat gusar menjadi preseden buruk terkait arah kebijakan pendidikan kedepan.

Sebagai contoh rentetan persoalan yang muncul misalnya terkait PPDB Online yang carut marut dan tidak koheren. Juga kebijakan Organisasi Penggerak yang syarat kepentingan, tidak proposional dan transparan. Sebagai contoh, banyak keanehan dari lembaga-lembaga yang lolos POP. Pantas saja jika Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, LP Ma’arif NU dan PGRI mengundurkan diri dari program tersebut. Jika ditelisik lebih jauh, ada beberapa ormas yang rencananya mendapat gelontoran dana milyaran tersebut tidak jelas kredibilitasnya. Bahkan ada organisasi yang rekam jejak digitalnya tidak ada sama sekali.

Demikian juga konsep Merdeka Belajar yang sesungguhnya tak merdeka. Sebab, konsep tersebut telah terdaftar sebagai merk dagang dari sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang terindikasi memiliki profit oriented, dan itu jauh dari amanah UUD 45.

Tidak ada keseriusan dari Mendikbud untuk mengawal nasib guru swasta maupun honorer, apalagi di masa pandemi seperti ini. Keadaan ekonomi yang lesu, gaji yang tidak pasti, namun tidak ada kebijakan afirmatif yang menolong nasib guru-guru kita.

Itu semua ditambah dengan buruknya pola komunikasi yang dibangun Mendikbus dengan organisasi profesi guru dan ormas pemerhati pendidikan.

Kami beranggapan pantas saja jika para tokoh dan penggiat pendidikan Indonesia, seperti Prof. Azyumardi Azra memberikan rapor merah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Selain rapor merah, kami juga memberikan ‘kartu merah’. Artinya sudah sepatutnya Mendikbud Nadiem Makarim untuk purnatugas, alias di-reshuffle.

Sebab, kami memiliki pandangan bahwa tak ada yang istimewa dari kebijakan-kebijakan yang diambil Mas Nadiem. Justru lebih banyak terjadi distorsi dan kontroversi dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, pertama, tak jelasnya arah kebijakan yang menyangkut daerah 3T misalnya. Padahal Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan telah menyatakan arah pembangunan kita dimulai dari daerah terluar dan terdepan. Namun, Mendikbud belum juga menunjukkan kebijakan yang senada dengan Presiden Jokowi.
Kedua, terkait peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru yang masih lemah. Yang ketiga, konsep Merdeka Belajar yang sejatinya tidak merdeka, bagaimana tidak? Konsep yang terlihat bombastis tersebut nyatanya sudah didaftarkan sebagai merk dagang oleh pihak lain diluar Kemendikbud.

Kami melihat kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim justru mengalami kebalikan arah dari yang diharapkan. Banyak kebijakan yang tak dapat diserap oleh masyarakat kita.

Dugaan kami karena Nadiem Makarim selaku Mendikbud tak melihat langsung kondisi pendidikan kita di bawah. Jadinya Mendikbud Nadiem Makarim gagal paham mengurus subtansinya. Belum lagi kita bahas insfrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan, tidak bisa kacamata Jakarta dijadikan ukuran untuk melihat daerah lain dalam menentukan kebijakan.

Di sisi lain, Mendikbud Nadiem Makarim tidak peka terkait keadaan guru di arus bawah. Guru bukan semakin pintar dan sejahtera, justru semakin bingung terkait peta konsep Merdeka Belajar dan Organisasi Penggerak, dan lainnya yang tentu akan berimbas pada jutaan ekosistem satuan pendidikan kita. Imbasnya juga ke siswa-siswi kita.

Karena itu, ketika Presiden Jokowi mewacanakan reshuffle kabinet, PERGUNU berharap Presiden Jokowi benar-benar serius melihat kinerja Mendikbud Naidem Makarim. Harus di-cross check suara-suara di lapisan bawah masyarakat yang terdampak dari buruknya kebijakan Mendikbud ini. Bagaimana bisa angin segar yang diusung Mendikbud ini justru menyusahkan masyarakat.

Dia mengajak bangsa kita untuk berlari meninggalkan ketertinggalan pendidikan kita. Tapi justru dia melarikan diri dari pokok persoalan pendidikan kita.

Saran kami, ganti saja menterinya. Banyak tokoh NU yang mumpuni. (*)

Jakarta, 25 Juli 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *