KISAH UMAR MEMBANGUN OMBUDSMAN DISEGANI

Umar Ibnu Alkhatab

SOSOKNYA kalem. Senyumnya khas. Berpadu dengan ketenangan sikapnya. Orang tak bakal menyangka, bahwa ia adalah pimpinan lembaga yang cukup disegani di jajaran pemerintahan di Bali. Dan jadi tumpuan harapan masyarakat dalam mengadukan berbagai persoalan.

Sosok itu Umar Ibnu Alkhatab. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali. Lembaga ini cukup disegani kalangan pejabat pemerintahan di Bali. Juga tempat mengadu yang nyaman bagi masyarakat.

Ada kisah panjang bagaimana Umar membangun Ombudsman RI Perwakilan Bali hingga menjadi seperti saat ini. Ombudsman RI Perwakilan Bali dibentuk pada 2012. Umar menjadi kepala perwakilan untuk kali pertama.

“Pengisian pos kepala perwakilan itu dilakukan seleksi. Mulai April 2012 sampai Juni 2012. Dalam seleksi saya dipilih sebgai kepala perwakilan pertama di Bali,” tutur Umar, dalam suatu kesempatan.

Tentu saja karena lembaga baru, Umar ibarat membabat alas. Ia harus membangun sebuah lembaga yang benar-benar baru. Saat itu, jangankan masyarakat, jajaran pejabat pun tidak kenal apa itu Ombudsman. “Benar-benar seperti babat alas, membuka lahan baru. Dengan hutan yang begitu lebat, kita babat membangun kota baru,” kisah Umar.

Ia merasa itu tugas yang cukup berat. Bagaimana memperkenalkan Ombudsman kepada khalayak. Bagaimana membangun hubungan dengan pihak-pihak yang harus diawasi oleh Ombudsman. “Itu tidak mudah. Ada yang skeptis, ada resistensi, karena ini barang baru. Banyak yang bertanya apa fungsi, apa tugasnya?”

Kata dia, kadang-kadang kalau Ombudsman melakukan tindak lanjut laporan, orang masih ragu, masih ada lembaga yang menolak. “Saya merasa waduh bagaimana caranya kita membangun lembaga ini supaya lebih dikenal,” tutur pria kelahiran Lamakera, Solor, Flores Timur, NTT, 25 Juli 1969 ini.

Umar menuturkan, dalam perjalanannya, ia menempuh berbagai macam cara agar Ombudsman bisa diterima oleh publik dan diterima oleh para penyelenggara pelayanan publik. Dan cara yang menurut dia paling tepat adalah mengetahui kultur atau budaya masyarakat setempat. Umar benar-benar belajar bagaimana manusia Bali, memahami kulturnya, budayanya.

“Dengan itulah saya mencoba melakukan pendekatan kepada berbagai pihak untuk meyakinkan bahwa lembaga ini penting. Ombudsman ini mempunyai cukup peran untuk mendorong pemerintahan lebih bagus. Untuk mendorong kesejahteraan publik lebih bagus,” ujar jebolan Fakultas Sastra UGM Yogyakarta ini.

Menurut Umar, lambat laun akhirnya orang menerima Ombudsman dengan baik. Sekarang Ombudsman sudah punya posisi di mata publik. Sudah punya tempat tersendiri di dalam pemerintahan. Para pemimpin daerah menempatkan Ombudsman sebagai lembaga yang penting dan strategis untuk membantu mereka menciptakan kualitas pelayanan publik yang lebih bagus.

“Sekarang banyak yang menempatkan Ombudsman sebagai partner dan teman untuk membangun leadership. Kita sekarang sangat mudah memberikan pengaruh. Kita sangat mudah memberikan masukan, mendorong mereka. Dan mereka dengan senang hati melakukan perbaikan-perbaikan. Mereka responsif apabila ada laporan ke Ombudsman, dan langsung melakukan perbaikan-perbaikan,” papar Presidium KAHMI Bali ini.

Menurut Umar, itu sesuai dengan jiwa Ombudsman. Kata dia, Ombudsman itu merupakan lembaga yang memperjualbelikan pengaruh. Jual beli pengaruh itu bukan berarti memanfaatkan kesempatan. Jual beli pengaruh itu maksudnya dengan posisi Ombudsman yang bagus, bisa memberikan pengaruh kepada siapapun. Atau publik bisa memanfaatkan Ombudsman untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya kalau ada masalah, dia mengatakan, ‘saya akan lapor ke Ombudsman’.

Kata Umar, itu bisa mengubah persepsi penyelenggara terhadap aduan dari masyarakat. Untuk mencairkan masalah-masalah pelayanan publik. “Itu yang kita sebut sebagai trade of influence itu. Memperdagangkan pengaruh. Untuk perbaikan kualitas pelayanan publik. Siapapun boleh menggunakan Ombudsman untuk mempermudah urusan dia. Yang penting tidak untuk kepentingan ekonomis dia. Misalnya kalau kamu gak mau kasih uang, saya lapor ke Ombudsman. Bukan seperti itu yang kami inginkan. Tapi ketika dia ada masalah, dia dipersulit dan dia tahu ada Ombudsman. Lalu mengatakan kalau saya dipersulit begini, saya akan lapor ke Ombudsman. Itu silahkan,” jelasnya.

Ombudsman ingin publik senang karena terlayani dengan baik oleh pejabat pemberi layanan. Kalau publik merasa senang, mereka akan semakin terlibat dalam proses pembangunan. Kalau mereka tidak dilayani dengan bagus, mereka akan sulit diajak ikut membantu pemerintah. Namun, publik dilayani dengan bagus, partisipasi akan semakin meningkat.

“Tidak perlu dimobilisasi, publik akan langsung turun dengan sendiri, karena mereka merasa pemerintah melayani dengan baik. Kalau tidak dilayani, mereka merasa ‘ngapain ikut’. Jadi mereka akan melakukan resistensi,” jelasnya.

Umar mengaku, penerimaan publik dan para penyelenggara pelayanan publik seperti saat ini, merupakan lompatan prestasi yang luar biasa bagi Ombudsman RI Perwakilan Bali. Dari awal tidak dikenal, yang tidak diperhitungkan, kemudian muncul sebagai lembaga yang diperhitungkan. Muncul sebagai ikon baru.

Di bawah kepemimpinan lulusan Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia ini, Ombudsman tampil dengan kinerja yang terus membaik. Ombudsman mampu menyelesaikan laporan publik dengan sangat cepat. Pada 2019, Ombudsman RI Perwakilan Bali bisa menyelesaikan laporan hingga 95 persen, dari laporan yang masuk. Itu artinya, pengaruh Ombudsman sudah besar.

Namun, Umar masih harus menyelesaikan PR setelah hampir 7,5 tahun memimpin Ombudsman RI Perwakilan Bali. “Sarana kita kurang. Kami lagi kejar. Sudah dibantu Gubernur (Gubernur Bali, Wayan Koster-red). Juni 2020 akan dibangun kantor Ombudsman yang baru dengan 2 lantai. Kalau itu jadi, itulah legacy (warisan-red) saya sebagai Kepala Ombudsman selama dua periode di Bali ini. Itu yang sedang saya kejar, supaya jadi,” ujar Umar, jebolan Pondok Pesantren Walisongo Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur ini.

Ya, Umar merupakan orang pondok. Sebelum mondok, ia menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ende (1982). Lalu menyelesaikan pendidikan menengah di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur (1989). Dari sana, Umar melanjutkan pendidikan Di Fakultas Sastra UGM (tamat 1997) dan pendidikan S2 di FISIP UI Jakarta (2004).

Selama kuliah, ia pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bulaksumur 1995-1996, dan Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sastra UGM 1994-1995. Umar pernah menjadi pengajar di Universitas Flores di Ende. Saat itu, ia dipercaya menjadi Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2005-2006, Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Flores, menjadi Kepala Lembaga Publikasi Universitas Flores, dan Kepala Lembaga Penelitian Universitas Flores.

Sejak 2012, Umar dipilih menjadi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali hingga 2022 mendatang. Di tengah kesibukan sebagai Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali, ia juga didaulat menjadi Presidium KAHMI Bali dan Pembina Yayasan Busur Indonesia Jakarta. (ms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *